Nov 15, 2016

Mengadili Persepsi Amnesti



Amnesti pajak yang sedang ramai diperbincangkan sebetulnya bukanlah kebijakan yang belakangan ada. Justru ia muncul jauh sebelum peradaban modern lahir. Rosetta Stone, sebuah prasasti yang bertiti mangsa 200 SM, menjelaskan siapa yang melakukan Amnesti Pajak kali pertama dalam sejarah. Raja Ptolomeus V atau yang dikenal nama Ephiphanes dahulu kala pernah memberikan sebuah kebijakan Amnesti Pajak. Pengampunan itu diberlakukan bagi seluruh warga yang berada di wilayah Kerajaan Mesir Raya, juga bagi warga yang sedang menjalani hukuman atau dipenjara karena melakukan serangkaian pemberontakan dan tentunya penggelapan pajak. Ribuan tahun setelahnya, banyak penguasa yang ikut tercatat memberikan pengampunan dalam bidang perpajakan. Contohlah Italia pada November 2001 dan Polandia pada periode September 2002 hingga April 2003, misalnya. Bahkan pada musim panas 2002, kanselor Jerman, Gerhard Schroder, membawa isu amnesti pajak ke dalam sidang dengan berkata, "lebih baik orang-orang yang bekerja di Leipzig daripada uang yang duduk di Liechtenstein. Ini prinsip."

Masalahnya, bukti empiris menunjukkan bahwa Amnesti Pajak tidak meningkatkan penerimaan negara jangka panjang secara signifikan. Bukti ini bisa dilacak melalui penelitian Alm dan Beck di Kolorado, misalnya. Atau riset Das-Gupta dan Mookherje terhadap pengaruh Amnesti Pajak di India pada 1965 hingga 1992 yang menyimpulkan bahwa dari 12 kali Amnesti Pajak yang dilakukan pemerintah India di periode tersebut, hanya tahun 1975 yang menelurkan hasil positif. Kegagalan demi kegagalan Amnesti Pajak tersebut disebabkan oleh kepatuhan pajak yang menurun karena para Wajib Pajak yang sudah patuh merasa bahwa kejujuran mereka tidak dihargai.