Berlaku Adil Pada Industri Rokok

Industri rokok, kata Hery, selalu menegaskan diri bahwa sahamnya 100 persen milik lokal. Mereka malah menuding orang-orang yang menentang industri rokok sebagai antek dari perusahaan asing yang mau masuk ke Indonesia. Ironisnya publik malah mempercayai hal ini. "Padahal kita pahami bahwa Sampoerna sudah dikuasai Philip Morris, Gudang Garam dibeli Jepang, Djarum pun dibeli Japan Tobacco," katanya. (dikutip dari berita: Industri Rokok Diklaim Berbohong Soal Jumlah Petani Tembakau)

***

Dalam salah satu wawancara dengan CNN Indonesia, Hery Chaeriansyah selaku perwakilan Koalisi yang menamakan diri Koalisi Rakyat Bersatu Melawan Kebohongan Industri Rokok mengungkapkan ada beberapa kebohongan yang selama ini dilakukan oleh industri rokok di Indonesia. Salah satunya adalah soal nasionalisme. Menurut Hery, Sampoerna sudah dikuasai Philip Morris, Gudang Garam dibeli Jepang, Djarum dibeli Japan Tobacco. Sehingga Hery menuding nasionalisme yang selalu diklaim oleh industri rokok adalah suatu kebohongan besar.

Melihat perang kampanye antara golongan pro dengan golongan kontra industri rokok yang makin memanas pada tahun-tahun belakangan, rasanya wajar jika pernyataan yang keluar saling bertolak belakang. Semua membela kepentingannya masing-masing dan ingin terlihat benar dengan menyalahkan pihak lawan. Pertanyaannya: dalam kasus di atas, siapakah yang sebetulnya tengah berdusta?

Saya ingat ucapan dari Pramoedya Ananta Toer bahwa seorang terpelajar harus berlaku adil sejak dalam pikiran. Maka, sebagai mahasiswa di bidang akuntansi cum pegawai negeri yang bergelut di bidang perpajakan, saya mencoba berlaku adil—tidak hanya dalam pikiran, namun juga perbuatan. Saya mencari data-data mengenai industri rokok dan membandingkan data tersebut dengan pernyataan dari masing-masing pihak, baik pro maupun kontra rokok.

Data-data yang saya dapat kurang lebih berisi seperti ini:

Melalui Laporan Keuangan Tahun 2014 dan beberapa sumber berita, diketahui bahwa sejak tahun 2005 saham mayoritas PT HM Sampoerna Tbk., sebesar 98,18% dimiliki oleh PT Philip Morris Indonesia. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 1,82% tersebar ke publik. PT Philip Morris Indonesia sendiri merupakan anak perusahaan dari Philip Morris International Inc., sebuah perusahaan yang berdomisili di Amerika. Dari data ini, boleh diambil simpulan bahwa PT HM Sampoerna Tbk. betul dikuasai oleh asing.

Saham PT Gudang Garam Tbk. selaku pemilik resmi berbagai merk rokok Gudang Garam yang mulai terdaftar di Bursa Efek sejak 21 Agustus 1990, hingga tanggal 30 September 2015 diketahui dimiliki oleh PT Suryaduta Investama sebesar 69,29%, PT Suryamitra Kusuma sebesar 6,26%, Juni Setiawati Wonowidjojo sebesar 0,54%, dan Susilo Wonowidjojo sebesar 0,38%. Sisa saham sebesar 23,53% tersebar ke masyarakat. PT Suryaduta Investama dan PT Suryamitra Kusuma sendiri tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai perusahaan yang berdomisili di Kediri dan Jakarta.

Apa artinya?

Jeanne M. David, seorang professor akuntansi dari Universitas Detroit Mercy berpendapat bahwa dilihat dari jumlah kepemilikan sahamnya, level pengaruh dan kuasa dari sebuah entitas di suatu perusahaan terbagi menjadi 3 golongan. Kurang dari 20%, berarti level kuasanya rendah, 20% - 50% berarti moderat, dan lebih dari 50% berarti entitas tersebut mengontrol perusahaan. Dilihat dari pendapat ini, tidak perlu memiliki 100% saham untuk dapat disebut sebagai, katakanlah, pemilik perusahaan. Lantas, dapat kita pahami bahwa PT Suryaduta Investama yang memiliki saham sebesar hampir 70% di PT Gudang Garam Tbk. adalah pengontrol jalannya perusahaan alias PT Gudang Garam Tbk. masih dikuasai oleh perusahaan lokal.

Dari tiga perusahaan industri rokok yang disebut oleh Hery Chaeriansyah, PT Djarum merupakan perusahaan yang paling unik karena sahamnya tidak terdaftar di bursa efek. Namun dari berita-berita yang beredar, PT Djarum masih dimiliki oleh duo keluarga Hartono: Michael Bambang Hartono and Robert Budi Hartono. Masih belum diketahui dari mana Hery mengambil simpulan bahwa PT Djarum telah dibeli oleh Japan Tobacco International karena  hingga saat ini belum ada berita, bahkan gosip-gosip di forum-forum ekonomi, mengenai penjualan perusahaan. Jika memang perusahaan sebesar PT Djarum yang pemiliknya berulangkali masuk ke dalam daftar orang-orang terkaya di Indonesia dijual tentu pasar akan ramai.

Daftar pemilik perusahaan-perusahaan industri rokok di atas dapat diperpanjang hingga berapapun, tetapi saya yakin isu nasionalisme yang dibawa oleh Hery Chaeriansyah tidak akan goyah. Barangkali, ketika diberi data di atas, dia masih bisa berkelit: kalaupun perusahaan di atas dikuasai oleh lokal, apa bukti nasionalisme perusahaan industri rokok? Masih berdasar berita CNN Indonesia di atas, Hery toh memegang data jumlah petani tembakau yang sekarang ada di Indonesia “hanya” berjumlah 500 ribu saja. Bahkan data tahun 2013 menunjuk angka 280 ribu orang.

Hery agaknya lupa bahwa industri rokok tidak melulu dihitung dari petani tembakau. Industri rokok, utamanya rokok kretek yang memakai cengkeh sebagai campurannya membutuhkan juga petani cengkeh untuk kegiatan produksinya. Saat ini, diperkirakan pertanian cengkeh di Indonesia menyerap sekitar 1 juta petani. Itu belum menghitung jumlah pekerja pendukung, baik di pertanian tembakau maupun pertanian cengkeh. Bila ingin menghitung total tenaga kerja yang terserap oleh industri rokok, kita harus menjumlahkan pula tenaga manufaktur dan distribusinya. Data dari BPS hingga tahun 2013, jumlah tenaga kerja dari hulu hingga hilir di industri rokok mencapai hampir 6 juta orang. Mengenai bahan baku yang banyak mengimpor dari luar negeri, alasannya bukanlah disebabkan oleh produsen rokok yang lebih menyukai kualitas bahan baku impor, melainkan karena produksi tembakau dan cengkeh lokal tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan. Tahun 2013, misalnya, produksi tembakau hanya berkisar 230.768 ton dari kebutuhan sebesar 386.516 ton. Atau produksi cengkeh yang hanya mampu memenuhi 84.800 ton dari kebutuhan sebesar 130.991 ton.

Kalau mau adil, ukurlah nasionalisme industri rokok tidak hanya melalui jumlah petani dan pekerja yang diserap melalui sektor-sektor usaha mereka. Namun juga kontribusi industri kepada negara, terutama melalui pembayaran pajak—baik pajak pusat maupun pajak daerah—dan cukai.

Mari tengok realisasi penerimaan negara yang diperoleh dari sektor cukai. Selama lima tahun terakhir, cukai berhasil menyumbang berturut-turut sebesar 63,29 triliun rupiah, 73,25 triliun rupiah, 90,55 triliun rupiah, 103,57 triliun rupiah, dan 112,75 triliun rupiah. Dari total penerimaan tersebut, sekitar 96% berasal dari cukai dari produk tembakau.  Mengingat realisasi yang selalu melebihi target dan juga sifat rokok sebagai barang inelastis, yang artinya kenaikan harga tidak begitu berpengaruh terhadap jumlah konsumsi, pemerintah dengan teganya terus menggenjot penerimaan dari sektor cukai dengan cara menaikkan target dan tarif cukai hampir setiap tahun.

Di samping cukai, industri rokok pun turut membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) yang nominalnya tidak kecil. Saya tidak mendapatkan data berapa jumlah kumulatif nasional pajak yang dibayarkan dari sektor industri rokok. Biar begitu, saya ambil contoh data pajak terutang dari Laporan Keuangan  PT Gudang Garam Tbk. pada tahun 2014 sebesar 95.096 juta rupiah yang terdiri dari PPh Badan atas penghasilan bersih perusahaan, PPh Pasal 21 atas pemotongan gaji pegawai, PPh Pasal 23/26 atas jasa-jasa maupun gaji dan honor pegawai ekspatriat (jika ada), dan PPh Pasal 22 atas perdagangan barang (biasanya berupa kegiatan ekspor-impor). Ingat, ini baru satu perusahaan.

Rupanya, kewajiban industri rokok dengan membayar Cukai dan Pajak Penghasilan belum berakhir. Melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Industri Rokok masih harus membayar pajak rokok sebesar 10% dari tarif cukai rokok. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok, pajak rokok tersebut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran cukai. Pajak Rokok ini, meskipun dibayarkan bersamaan dengan cukai, hasilnya dinikmati oleh pemerintah propinsi untuk dibagi ke pemerintah kabupaten sesuai dengan proporsi penerimaan pajak rokok masing-masing daerah.

Beberapa jenis pembayaran yang dilakukan industri rokok di atas tentu tidak bisa dipandang dari kacamata nasionalisme semata. Ada ironisme yang muncul dari kontribusi besar sektor industri rokok, terutama karena sejak tahun 2008, kurang lebih 4300 pabrik rokok tumbang hingga data terakhir dari Kementerian Perindustrian dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), hanya tinggal sekitar 600 unit pabrik rokok yang tersisa. Ambruknya pabrik-pabrik itu bukan tanpa alasan. Selain karena ditekan oleh kebijakan pajak dan cukai yang dijelaskan di atas, ada hambatan besar lain yang siap merubuhkan banyak pabrik rokok lain. Hambatan itu bernama Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Pemerintah Indonesia memang belum ikut meratifikasi FCTC. Namun melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan, pemerintah mulai mengadopsi poin-poin yang disepakati dalam FCTC mulai dari pelarangan iklan rokok, pengaturan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan pada kemasan rokok, hingga pembatasan secara ketat area merokok. Selain itu, rencana penyederhanaan sistem cukai untuk memperkecil kesenjangan harga rokok termahal dan termurah menjadi hal yang sangat konyol. Rokok yang dikeluarkan oleh industri kecil (biasanya diproduksi oleh para produsen rokok kretek murah) harus menyamakan harga jualnya dengan rokok yang diproduksi oleh raksasa industri rokok. Padahal, harga pokok produksi yang berbeda jelas akan menghasilkan rasa dan estetika yang berbeda.

Betapapun inelastis konsumsi rokok, banyaknya larangan untuk mempersempit ruang gerak industri rokok mau tidak mau semakin menunjukkan ketidakadilan pemerintah dengan memojokkan para pelaku industri, terutama pelaku dengan skala produksi kecil. Dukungan pemerintah terhadap industri rokok untuk mengekspor produknya seperti yang tertulis dalam peta jalan pengendalian dampak konsumsi rokok pun menjadi sekadar bualan karena fakta-fakta mengenai rubuhnya industri rokok Indonesia telah terlihat di depan mata.